Vie's Daily Life

JAKARTA, KOMPAS - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia pada musim hujan saat ini hingga dua pekan mendatang akan memburuk. Hal ini terjadi akibat dari fenomena osilasi Madden-Julian. Sejumlah daerah akan terkena dampak berupa hujan deras dan gelombang tinggi.

Ini fenomena atmosfer spesifik di Samudra Hindia yang muncul secara periodik dan berdampak memperkuat curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia sehingga kondisi cuaca akan makin memburuk.

”Bersamaan dengan munculnya fenomena osilasi Madden-Julian (MJO), angin dingin (kering) dari daratan Siberia bertiup menuju Jepang, Taiwan, Laut China Selatan, dan terus ke Teluk Jakarta itu berpeluang mendatangkan hujan deras secara ekstrem di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Waspadai hujan deras pada akhir Januari 2010,” kata Manajer Laboratorium Teknologi Sistem Kebumian dan Mitigasi Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Fadli Syamsudin, Senin (11/1) di Jakarta.

Dua fenomena, yaitu MJO dan laju angin kering (cold surge), dari daratan subtropis yang memberikan dampak peluang hujan makin deras, diperkuat lagi terbentuknya kondisi tekanan udara rendah (suhu tinggi, akibat posisi matahari di belahan bumi selatan), yaitu di sebelah utara dan timur Australia. Kondisi ini memberikan peluang terbentuknya badai atau siklon tropis.

Siklon tropis di belahan bumi selatan hingga Januari 2010 saat ini cukup terlambat. Kondisi tekanan udara rendah bisa terus berkembang menjadi depresi tropis dan menjadi badai tropis, maka wilayah Indonesia terkena dampak ekor badai yang mendatangkan hujan lebat secara ekstrem.

Peringatan dini cuaca

Kepala Subbidang Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kukuh Ribudiyanto menyampaikan, dalam waktu sepekan antara 12-17 Januari 2010 sudah dikeluarkan peringatan dini cuaca.

”Saat ini memang terpantau nilai indeks monsun meninggi,” ujarnya.

Tingginya nilai indeks monsun mengindikasikan massa udara dingin atau kering dari wilayah Asia (dimulai dari Siberia) mulai masuk wilayah Indonesia.

Karena suhu laut di perairan Indonesia masih cenderung menghangat, pertemuan massa udara dari Asia itu menimbulkan pertumbuhan awan hujan.

”Suhu muka laut yang masih hangat akan menyuplai uap air menjadi awan hujan,” kata Kukuh.

Kepala Subbidang Informasi Meteorologi BMKG Hary Tirto Jatmiko menuturkan, peringatan dini dibutuhkan bagi operasional maskapai penerbangan ataupun pelayaran. Akan tetapi, daerah-daerah rawan banjir di darat saat ini juga harus mulai disiagakan.

”Perubahan cuaca akan begitu cepat. Kondisi ekstrem bisa terjadi sewaktu-waktu,” kata Hary. Hujan dengan petir dan angin kencang akan semakin sering terjadi. (NAW)

Peringatan Dini Cuaca 12-17 Januari 2010

• Wilayah berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang: 1. Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung2. Pesisir barat Sumatera bagian tengah dan selatan3. Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan4. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi5. Sebagian besar Pulau Jawa6. Sulawesi bagian utara, selatan, dan tenggara7. Bali8. Nusa Tenggara Timur9. Maluku bagian utara dan tenggara10. Papua bagian barat dan utara • Gelombang perairan mencapai ketinggian 2-3 meter berpotensi terjadi di:1. Perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur2. Laut Sawu3. Perairan Kepulauan Natuna dan Anambas4. Laut Jawa5. Laut Seram6. Laut Bada7. Laut Arafuru8. Laut Timor9. Perairan utara Halmahera dan Papua • Gelombang tinggi mencapai 3-4 meter berpotensi di:1. Laut China Selatan2. Samudra pasifik timur Filipina

NB: Sedia payung sebelum ujan.... "beli payung ah..." : )

Pertambunlah kabinet, Rabu. Ini ”peribahasa” baru yang diperkenalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rabu, 6 Januari, Presiden melantik tiga wakil menteri. Rabu, 11 November 2009, lima wakil menteri sudah dilantik terlebih dahulu.

Kabinet Indonesia Bersatu II sekarang beranggotakan 34 menteri, tujuh pejabat setingkat menteri, dan delapan wakil menteri. Alih-alih perampingan, Presiden melakukan penggemukan dibandingkan dengan kabinet sebelumnya yang ”hanya” terdiri atas 34 menteri, tujuh pejabat setingkat menteri, dan seorang wakil menteri. Kabinet saat ini adalah kabinet tergemuk dibandingkan dengan semua kabinet yang pernah bekerja selama era Reformasi.

Penggemukan kabinet adalah kecenderungan aneh di tengah usulan perampingan kabinet yang mengemuka seusai Pemilu Presiden 2009. Jika Presiden gagal menjelaskan urgensinya dan gagal membuktikan efektivitas manajemen pemerintahan, kita bisa menyimpulkan, sang kabinet terkena ”penyakit parkinson”.

Parkinson

Nama ”penyakit” itu diambil dari C Northcote Parkinson, sang pencipta ”Hukum Parkinson”. Parkinson menggambarkan kecenderungan yang umum terjadi dalam kerja organisasi atau birokrasi. Salah satunya yang terpokok adalah kecenderungan untuk memperbanyak orang yang terlibat di dalamnya, bukan lantaran kebutuhan fungsional, melainkan karena hasrat untuk melipatgandakan jumlah bawahan.

Hans-Dieter Ever dan Tilman Schiel (1990) lalu menggunakan terminologi ”parkinsonisasi” untuk menggambarkan kecenderungan buruk birokrasi mempertambun diri dengan tujuan politik. Hasil akhirnya adalah birokrasi yang kian menjauhi praktik kerja profesional, efisien, dan melayani. Ever dan Schiel menyebut era Orde Baru sebagai contoh proyek parkinsonisasi seperti itu.

Saya khawatir dengan proyek penggemukan, tanpa penjelasan publik yang memadai, yang sedang dilakukan Presiden saat ini, Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berpotensi terserang penyakit parkinson. Beberapa alasan masuk akal melatari kekhawatiran ini.

Patut dikhawatirkan, penggemukan kabinet ala Yudhoyono tidak dilakukan pertama-tama dan terutama atas nama kebutuhan efisiensi dan efektivitas kerja pemerintahan, melainkan lantaran kebutuhan akomodasi politik. Sejak awal Presiden menunjukkan hasrat sungguh besar untuk membuat partai politik merasa dirangkul masuk dalam pemerintahan sambil mempertahankan retorika tentang pentingnya pertimbangan profesionalisme dan kompetensi dalam perekrutan kabinet.

Hasilnya lumayan mengecewakan. Kabinet sangat menimbang akomodasi partai, tetapi sekaligus tak mampu memenuhi tuntutan akomodasi profesionalisme dan kompetensi. Mengingat ini termin kedua kepemimpinan Presiden, ini kekeliruan yang tak perlu. Saya khawatir pengangkatan wakil menteri dimaksudkan oleh Presiden sebagai upaya lebih mendengar tuntutan itu, tetapi dengan melakukan kekeliruan berikutnya.

Pengangkatan wakil menteri diniatkan sebagai upaya memperbaiki kekeliruan dalam perekrutan di awal pembentukan kabinet. Hasilnya adalah penggemukan kabinet dengan segenap komplikasinya. Sebuah kekeliruan melahirkan kekeliruan berikutnya.

Lebih lanjut, pertemuan antara dua kekeliruan yang berurutan itu memfasilitasi komplikasi cukup serius. Ada kesan sebagian besar dari wakil menteri itu diangkat untuk menutupi ketidakmampuan menterinya dalam menunaikan tugas profesional di kementeriannya. Jika tak dikelola dengan baik, beberapa kementerian akan terlanda stigma sebagai tempat kongsi menteri kurang kompeten dengan wakil menteri kompeten. Suka atau tidak, stigma berbahaya ini, dengan segenap kesalahpahaman di dalamnya, terfasilitasi oleh pengangkatan wakil menteri.

Sebagian besar dari wakil menteri yang diangkat bukan saja dikenal sebagai orang-orang yang kompeten di bidangnya, tetapi juga memiliki sejarah kedekatan hubungan kerja dengan kementerian yang menjadi arena tanggung jawabnya sekarang. Ketika sang menteri berjarak lebih jauh dengan kalangan birokrasi di dalam kementerian itu, lahirlah potensi masalah. Sang wakil menteri bisa ”lebih berkaki” dalam kementerian itu.

Komplikasi semacam itu bisa semakin serius manakala tidak ada klarifikasi memadai kepada publik mengenai alasan pengangkatan wakil menteri itu serta bagaimana pembagian tugas antara menteri dengan mereka. Dalam keadaan ini, mau tidak mau, satu-satunya jalan yang tersedia bagi setiap kementerian itu adalah melakukan pembuktian bahwa kehadiran dua pejabat tinggi negara itu memang berkorelasi dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja.

Jika pembuktian ini gagal dilakukan, sahihlah kesimpulan bahwa kehadiran wakil menteri itu sekadar menggemukkan kabinet. Sahih pula anggapan bahwa ia menandai kegagalan manajemen pemerintahan dan kebijakan. Dalam lima tahun ke depan, Presiden ditantang untuk membuktikan apakah kesimpulan dan anggapan ini keliru belaka.

EEP SAEFULLOH FATAH,CEO PolMark Indonesia, Political Marketing Consulting

Pemanasan global tak bisa ditawar lagi. Suhu bumi terus naik, muka air laut pun meninggi, cuaca tak lagi bisa dipastikan, dan bencana karena iklim makin kerap terjadi. Tanpa beradaptasi terhadap bumi yang berubah itu, kota-kota kita terancam gagal menyangga hidup warga.

Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia sebenarnya sudah menuju ke kota gagal. Pertanyaan yang menghantui warga Jakarta hari-hari ini dan warga kota-kota lain di Indonesia adalah, sudahkah aman dari banjir yang semakin kerap terjadi, skala yang makin meluas, dan air yang semakin meninggi dari tahun ke tahun.

Ini baru masalah banjir, belum lagi dengan peningkatan suhu yang juga menyebabkan ruangan menjadi semakin panas ataupun masalah-masalah kota lain seperti kemacetan, polusi udara, ataupun pencemaran air.

Terhadap masalah banjir, solusi praktis yang dipilih biasanya memilih rumah di daerah hulu, yang aman dari jangkauan banjir. Daerah resapan pun disulap menjadi hunian.

Adapun solusi praktis yang sering dipilih untuk mengatasi panas dan gerah adalah menggunakan penyejuk ruangan (AC). Cukup dengan menekan tombol on, maka suhu dalam ruangan pun menjadi sejuk.

Bukannya menjadi penyelesaian jangka panjang, berbagai solusi praktis itu justru menjadi bagian dari masalah baru. Bisa memicu pemanasan bumi lebih cepat lagi dan mempercepat kota-kota kita menjadi kota yang gagal. Tetapi, adakah ini pilihan rumah terbaik di tengah gencarnya isu pemanasan global yang menuntut pengurangan emisi buangan karbon?

Siasat adaptasi

Data dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), 2007, sektor properti menggunakan 25-40 persen pemakaian energi di dunia dan menyumbangkan emisi karbon dioksida (CO) dengan persentase yang hampir sama.

Konsumsi energi tertinggi di sektor properti terutama disumbangkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Warga di negara-negara empat musim tersebut membutuhkan penghangat ketika musim dingin dan pendingin pada musim panas.

Karena itu, di Eropa, sektor properti menjadi salah satu tumpuan utama dalam efisiensi energi, lebih dari seperlima konsumsi energi atau 45 juta ton CO per tahun ditargetkan akan dikurangi dari sektor bangunan mulai 2010 ini.

Di Indonesia, penggunaan energi di sektor perumahan kemungkinan tak sebesar itu. Belum ada penelitian pasti, tetapi kecenderungan peningkatan konsumsi energi dari perumahan terus membesar.

Salah satunya bisa dilihat dari tren penggunaan AC yang terus meningkat. Bahkan, untuk perkantoran bisa jadi tak ada lagi yang tak berpenyejuk udara. Padahal, AC merupakan alat elektronik yang paling banyak menghabiskan energi dalam bangunan. Rata-rata 44 persen konsumsi energi untuk bangunan tersedot untuk mengoperasikan AC.

Kita bisa menurunkan emisi karbon dengan perancangan bangunan yang ramah lingkungan. Salah satunya, yang paling sederhana adalah menggunakan penghawaan dan pencahayaan alami. Selain ramah terhadap lingkungan, perancangan rumah dengan penghawaan dan pencahayaan alami sebenarnya bisa menghemat pengeluaran karena itu artinya kita mengurangi biaya beban membayar listrik.

Untuk itu, dibutuhkan kreativitas rancangan. Salah satunya adalah dengan membuat bukaan yang lebar yang diposisikan saling berhadapan (ventilasi silang). Bukaan seperti ini menjamin terjadinya aliran udara dalam ruangan.

Menanami pekarangan rumah dengan pepohonan merupakan usaha lain yang dapat dipilih untuk menurunkan temperatur di sekitar rumah tinggal kita. Pengaturan arah hadap bangunan, yaitu tidak menghadap barat, juga bisa mengurangi tempaan matahari langsung pada siang hari yang panas.

Pemanasan bumi memang bukan sesuatu yang jauh. Tak hanya sangat dekat dampaknya, kita pun bisa berperan serta ikut mendinginkan bumi, lebih dari yang kita kira. Pilihan kita, salah satunya pilihan dalam berumah, berperan besar dalam hal ini.

Skala kota

Namun, tindakan individu ini tetap tak akan cukup jika tak diikuti dengan penataan kota yang peka dengan perubahan iklim.

Budi Prayitno, pengajar di Jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada mengatakan, upaya yang harus dilakukan untuk bisa mengurangi emisi karbon secara lebih efektif adalah melalui penataan kawasan atau kota. ”Untuk itu diperlukan norma, standar, pedoman, dan kriteria sebagai dasar perancangan dan sarana evaluasi kinerja ramah lingkungan dan sadar energi, serta pengawalannya secara yuridis,” katanya.

Beberapa perancangan skala kota yang bisa dilakukan, misalnya dengan menyiapkan transportasi umum yang baik dan menekan penggunaan kendaraan pribadi, menyiapkan jalur-jalur transportasi untuk kendaraan ramah lingkungan, seperti jalur sepeda, integrasi ruang hunian dan kerja sehingga memperpendek pergerakan, hingga mengelola sampah kota dengan baik, dan mengoptimalkan ruang hijau kota.

Tetapi, jangan pula atas nama ruang hijau kota, sebagai terjadi di Jakarta, kemudian dilakukan penggusuran terhadap permukiman orang miskin, sedangkan mal ataupun pusat perkantoran dibiarkan tumbuh di ruang-ruang hijau itu.

Kota-kota di dunia kini berlomba menjadi kota ramah lingkungan, misalnya, Stockholm, Swedia, yang memanfaatkan limbah dan sampah sebagai sumber energi kota. Kota yang menghidupi 1,8 juta penduduknya ini memiliki tujuh pembangkit listrik. Hanya satu yang berbahan bakar konvensional, batu bara. Sisanya menggunakan sampah dan biomassa sebagai bahan bakar.

Energi tambahan adalah dari panas yang diperoleh dari pengolahan limbah cair. Sebagian listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan ini juga digunakan untuk menggerakkan mobil dan angkutan umum. Dengan kreativitas dan inovasi yang dilakukan, Stockholm menjelma menjadi kota yang hampir lepas dari bahan bakar fosil.

Di Jerman, warga kota berlomba investasi di bidang energi bersih dengan membeli panel listrik bertenaga surya, yang di pasang di atap-atap apartemen maupun rumah mereka. Kota Amsterdam, Belanda, juga sudah mengolah sampah warga sebagai bahan bakar listrik.

Selain masih harus bergulat dengan masalah-masalah klasik seperti akses kaum miskin kota terhadap ruang, kepadatan, kemacetan, sanitasi, dan drainase kota yang buruk, kota-kota kita ke depan juga harus sudah memiliki perspektif bahwa ekologi bumi sudah berubah. Untuk Jakarta yang kini tengah menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, mestinya memasukkan parameter ini....

The question here, really, is what have we done to democracy? What have we turned it into? What happens once democracy has been used up? When it has been hollowed out and emptied of meaning?”

(Arundhati Roy, Listening to Grasshoppers, Field Notes on Democracy).

Di hampir pengujung akhir tahun 2009, Arundhati Roy menerbitkan buku yang merupakan kumpulan esainya tentang demokrasi. Judul bukunya, Listening to Grasshoppers, Field Notes on Democracy. Salah satu esai dalam buku itu yang berjudul sama dibawakan di Istanbul, 18 Januari 2008, untuk memperingati kematian Hrant Dink, jurnalis Armenia yang dibunuh di Istanbul, Januari 2007, karena mencoba mengungkap tragedi yang dialami orang-orang Kristen Armenia pada masa kekaisaran Ottoman tahun 1915.

Di bagian lain bukunya, Roy menggambarkan bagaimana perjuangan orang-orang Kashmir, tergambar lewat civil disobedience pada tahun 2008, memperoleh tekanan yang begitu berat dan sistematik. India berhadapan dengan Muslim Kashmir.

Dalam catatan Roy, demokrasi seperti kehabisan dayanya ketika berhadapan dengan fakta pluralitas masyarakat negara yang diformanya, lebih-lebih ketika demokrasi berhadapan dengan agama. Pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan menjadi tolok ukur yang banal atas demokrasi. Demokrasi justru menjadi alat untuk mematikan suara rakyat (vox populi). Suara demokrasi justru menjadi suara kerumunan belalang yang menandakan akan adanya bencana. Persis ketika setelah ibunda Hrant Dink yang di tahun 1915 berusia 10 tahun mendengar suara kerumunan belalang di desanya, Dubne, tragedi pembantaian di Armenia itu terjadi. Maka, Roy bertanya dengan memetaforakan suara belalang dan bencana. Adakah kehidupan setelah democracy (yang bagi Roy telah menjadi demon-crazy)?

Kecemasan

Demokrasi memberikan harapan kepada masyarakat manusia yang terbentuk dalam sebuah negara karena pemerintahan negara dijamin dilakukan oleh rakyat. Makna rakyat yang pada zaman pencerahan kemudian diidealisasi sebagai individu yang memiliki otonomitas dan kedirian, atau manusia sebagai subyek, dikawal oleh hukum. Hukum menjamin warga negara berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Warga negara oleh demokrasi dan hukum dipandang sebagai subyek yang bermartabat.

Namun, cita dari demokrasi semacam itu yang tidak ditemukan oleh Roy dalam demokrasi riil. Demokrasi dengan hukum formalnya menjadi demokrasi performatif yang sekadar mementingkan penampilan fisik semata dalam pemilu yang seakan-akan ”jurdil” dan pers yang seolah-olah merdeka. Hukum yang memang pada dirinya berorientasi ketertiban menjadi alat untuk melegitimasi adanya demokrasi performatif.

Demokrasi dan hukum zaman pencerahan yang diadopsi oleh negara memiliki persoalan. Bagaimana meletakkan kemanusiaan (manusia sebagai subyek yang otonom) yang baru saja lahir berhadapan dengan negara? Trauma Revolusi Perancis membuat ruang publik sebagai domain keberadaan negara disterilkan dan dinetralkan dari agama (berikut religiositas yang ikut membentuk kemanusiaan kita). Dalam perjalanan waktu, negara melalui demokrasi dan hukum menyingkirkan kemanusiaan. Negara tidak dapat hidup berdampingan dengan kemanusiaan dalam ruang publik yang seharusnya dijaga oleh demokrasi dan hukum.

Apabila Roy menyaksikan negara India lewat demokrasi dan hukum yang diisi oleh nasionalisme Hindu dan developmentalism yang pro-pasar sehingga menyingkirkan kaum Muslim, Kristen, Sikh, dan Dalits, kita melihat bahwa di masa Orde Baru demokrasi Pancasila menyingkirkan orang-orang kiri, kaum penghayat, dan orang-orang kritis. Ironisnya, negara Orde Baru melakukan itu seperti seolah-olah menjawab tantangan pencerahan dengan menyakralkan ruang publik. Pancasila yang maknanya begitu dipersempit menjadi kanal untuk meletakkan kemanusiaan bersandingan dengan negara.

Harapan

Runtuhnya sosialisme sebagai ideologi negara, tragedi 11 September, serangan di Mumbai, dan—untuk kita—reformasi, sebenarnya menjadi momen-momen untuk kembali mempertemukan negara dan kemanusiaan dalam ruang publik yang dijaga oleh demokrasi dan hukum. Momen-momen itu juga sekaligus menandakan bahwa negara tidak lagi bisa dibayangkan sebagai sebuah entitas yang absolut. Negara oleh masyarakat manusia yang menjadi rahim kelahirannya ditantang untuk melihat manusia sebagai subyek yang menghidupinya dalam peristiwa sehari-hari yang begitu sederhana.

Skandal Bank Century yang terungkap, koin untuk Prita, dan banyak fenomena people power lainnya merupakan manifestasi gugatan terhadap kekuasaan absolut negara. Di sisi lain, kasus bunuh diri yang beberapa kali kita saksikan merupakan tanda bahwa ruang publik kita tidaklah semanusiawi yang kita bayangkan selama ini. Negara dengan mekanisme pasarnya telah begitu beringas mengonsumsi kemanusiaan kita sebagai subyek otonom yang dicita-citakan.

Lewat peristiwa dalam hidup keseharian kita, misalnya yang termanifestasi dalam jejaring sosial virtual yang kita miliki, negara diingatkan untuk kembali mendengarkan vox populi sebagai suara rakyat. Dalam suara rakyat terkandung suara kemanusiaan yang mencari jalannya untuk didengarkan. Seperti suara kerumunan belalang, suara rakyat ingin memberitahukan sesuatu kepada negara tentang kemanusiaan di ruang publik yang seharusnya dijaga oleh negara dengan demokrasi dan hukum.

Antonius Cahyadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Kandidat Doktor dalam Bidang Socio Legal Studies di Van Vollenhoven Institute, Faculteit der Rechtgeleerdheid, Universitas Leiden, Belanda