Jurnalperempuan.com-Jakarta. Kamis (22/10) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik menteri dalam kabinet Indonesia Bersatu II. Dari 34 menteri yang telah dilantik terdapat 5 perempuan yang memperoleh kesempatan berada di posisi tertinggi periode 2009-2014.
Kelimanya adalah Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan), Armida Alisjahbana (Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas), Endang Rahayu Sedyaningsih (Menteri Kesehatan), dan Linda Agum Gumelar (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
SBY mengatakan dalam pidato pelantikan presiden di Gedung MPR, Selasa (20/10), tiga hal yang menjadi prioritas dalam pemerintahan baru yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan.
Koordinator Jaringan Kartini Asia yang juga tergabung dalam Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Nursyahbani Katjasungkana mengemukakan, ketiga bidang besar tersebut sangat berwajah perempuan.
”Dalam soal kesejahteraan, kita tahu, kemiskinan berwajah perempuan. Sumbernya ketidakadilan dan diskriminasi. Jadi, masalah pengarusutamaan gender bukan hanya tanggung jawab Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,” ungkapnya.
Sementara di bidang demokrasi, Lies Marcoes mengatakan, demokrasi substansial menyangkut politik dalam arti luas, mengabaikan kepentingan perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan yang melahirkan rezim pemasung kebebasan dengan serangkaian peraturan yang penuh prasangka dan diskriminatif terhadap perempuan.
Sementara Ani Sutjipto, pengamat masalah perempuan dan politik dari Universitas Indonesia berpandangan, Menteri Pemberdayaan Perempuan harus memiliki jaringan yang kuat sehingga mampu bersinergi baik dengan organisasi masyarakat maupun organisasi perempuan, antarsektor dan lintas jenjang, serta memiliki kapasitas kepemimpinan teruji.
Kriteria lainnya, Ani menambahkan, adalah memahami konsep hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia perempuan, memiliki rekam jejak yang jelas, relevan, konsisten, dan beralaskan komitmen yang kuat.
Tugas berat hendak menguji ruh kemanusiaan dan keberpihakan mereka. Tantangan pembangunan yang salah satunya adalah pencapaian target MDGs, Indeks Pembangunan Manusia (GDI) hendaknya menuntun keberanian mereka untuk bekerja, memperjuangkan kepentingan masyarakat sebagai kepentingan bangsa. Seperti yang dikatakan SBY saat melantik menteri kabinetnya, ”Saya berharap letakkanlah kepentingan pemerintah, bangsa dan Negara di atas kepentingan partai politik, kelompok, maupun golongan. Jangan kebalik.”
Dilansir dari Kompas cetak (23/10)
0 komentar:
Posting Komentar